Beberapa program maupun kegiatan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di Kab. Cianjur seringkali dihadapkan pada kendala lambatnya realisasi anggaran.
Kondisi itu terjadi akibat anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi kegiatan SBI, terlebih dulu masuk ke kas daerah Pemkab Cianjur. Sedangkan proses pencairannya di kas daerah cukup sulit, selain membutuhkan waktu lama, harus menempuh prosedur berbelit-belit pula.
Hal itu terungkap dalam tanya jawab pada acara bimbingan teknis Rintisan SBI, Kamis (30/10) di Aula SMAN 1 Cianjur. Hadir dalam acara tersebut fasilitator Dirjen Pendidikan Menengah Umum RI, Dinas pendidikan dan Bapeda Propinsi Jabar. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur, Bappeda, Komisi IV DPRD, Komite Sekolah dan pihak terkait lainnya.
Usai Pemaparan Materi Bimbingan Teknik Rintisan SBI yang disampaikan Heri Fitriono dari Direktorat Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional, dilanjutkan dengan tanya jawab. Sekretaris Komite Sekolah, Medi mengharapkan anggaran yang diperuntukan bagi program SBI dari pemerintah pusat bisa diserahkan langsung kepada pihak sekolah.
Tujuannya supaya kegiatan atau program SBI bisa berjalan sesuai jadwal, tidak terkendala lambatnya pencairan dana. Sebab, pihak sekolah lebih tahu jadwal program maupun kebutuhan anggaran.
Pendapat sama diungkapkan pengelola SBI SMAN 1 Kab. Cianjur Haruman Taufik. Dia tidak memungkiri bahwa saat ini masih ada beberapa kendala, utamanya menyangkut anggaran. Salah satu penyebabnya masih belum ada persepsi yang sama seputar SBI. Malahan tidak sedikit di antaranya yang belum memahami keberadaan dan pentingnya SBI.
Menanggapi hal tersebut, Heri mengungkapkan terkait realisasi anggaran itu tergantung pada pemerintah daerah masing-masing, termasuk mengenai waktu realisasi anggarannya. Dari pemerintah pusat memantau supaya anggaran bagi SBI itu tidak ada potongan, diterima utuh oleh pihak sekolah. Itu dilakukan dengan cara mengecek langsung ke pihak sekolah penerima saat anggaran dari pusat yang disalurkan melalui pemda itu direalisasikan.Sementara Wakil Kepala Dinas P dan K Kab. Cianjur Djadjang Sofwan Haris mengakui bahwa kendala dalam realisasi anggaran. Itu terjadi karena adanya perbedaan jadwal anggaran dan kegiatan pendidikan. "Dinas juga sering merasakan kendala itu, mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki. Kami mengharapkan dukungan dari komisi IV DPRD," ujarnya
Kondisi itu terjadi akibat anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi kegiatan SBI, terlebih dulu masuk ke kas daerah Pemkab Cianjur. Sedangkan proses pencairannya di kas daerah cukup sulit, selain membutuhkan waktu lama, harus menempuh prosedur berbelit-belit pula.
Hal itu terungkap dalam tanya jawab pada acara bimbingan teknis Rintisan SBI, Kamis (30/10) di Aula SMAN 1 Cianjur. Hadir dalam acara tersebut fasilitator Dirjen Pendidikan Menengah Umum RI, Dinas pendidikan dan Bapeda Propinsi Jabar. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur, Bappeda, Komisi IV DPRD, Komite Sekolah dan pihak terkait lainnya.
Usai Pemaparan Materi Bimbingan Teknik Rintisan SBI yang disampaikan Heri Fitriono dari Direktorat Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional, dilanjutkan dengan tanya jawab. Sekretaris Komite Sekolah, Medi mengharapkan anggaran yang diperuntukan bagi program SBI dari pemerintah pusat bisa diserahkan langsung kepada pihak sekolah.
Tujuannya supaya kegiatan atau program SBI bisa berjalan sesuai jadwal, tidak terkendala lambatnya pencairan dana. Sebab, pihak sekolah lebih tahu jadwal program maupun kebutuhan anggaran.
Pendapat sama diungkapkan pengelola SBI SMAN 1 Kab. Cianjur Haruman Taufik. Dia tidak memungkiri bahwa saat ini masih ada beberapa kendala, utamanya menyangkut anggaran. Salah satu penyebabnya masih belum ada persepsi yang sama seputar SBI. Malahan tidak sedikit di antaranya yang belum memahami keberadaan dan pentingnya SBI.
Menanggapi hal tersebut, Heri mengungkapkan terkait realisasi anggaran itu tergantung pada pemerintah daerah masing-masing, termasuk mengenai waktu realisasi anggarannya. Dari pemerintah pusat memantau supaya anggaran bagi SBI itu tidak ada potongan, diterima utuh oleh pihak sekolah. Itu dilakukan dengan cara mengecek langsung ke pihak sekolah penerima saat anggaran dari pusat yang disalurkan melalui pemda itu direalisasikan.Sementara Wakil Kepala Dinas P dan K Kab. Cianjur Djadjang Sofwan Haris mengakui bahwa kendala dalam realisasi anggaran. Itu terjadi karena adanya perbedaan jadwal anggaran dan kegiatan pendidikan. "Dinas juga sering merasakan kendala itu, mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki. Kami mengharapkan dukungan dari komisi IV DPRD," ujarnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar