Krisis Global dan Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan yang tadinya sekitar Rp 75 triliun akan dipotong sekitar Rp 14 triliun.Krisis keuangan global kemungkinan besar akan merembet ke persoalan anggaran pendidikan. Bukan mustahil, kenaikan anggaran pendidikan 20 persen pada 2009 nanti akan sulit saat masuk tahap realisasi. Apalagi pemerintah sudah berencana memotong belanja kementerian lembaga pada 2009 sebesar 10 hingga 15 persen, termasuk anggaran pendidikan, akibat defisit anggaran. Meski ada rencana pemotongan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjamin pemotongan tersebut tak akan dilakukan pada program-program strategis yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. ''Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan guru tentu tak akan dipotong,'' ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi kepada pers, Senin (20/10).Heri mengungkapkan, jika rencana pemerintah jadi dilakukan, maka semua anggaran lembaga akan dipotong hingga mencapai maksimal sekitar 20 persen. ''Jadi anggaran pendidikan yang tadinya sekitar Rp 75 triliun akan dipotong sekitar Rp 14 triliun dan menjadi hanya Rp 60 triliun,'' jelasnya. Pemotongan tersebut, lanjut Heri, susah diberlakukan bagi anggaran rutin, semisal gaji guru. Pasalnya, anggaran rutin sudah masuk ke dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, jika rencana pemerintah dilakukan, lanjut dia, kemungkinan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang akan mengalami pemotongan besar hingga Rp 2 triliun lebih. ''Dan, pemotongan itu juga akan dibagi proporsional ke masing-masing direktorat jenderal,'' tegasnya.Sebelumnya, pemerintah berjanji memenuhi amanat UUD 1945 pada tahun 2009, yakni anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen. Sehingga anggaran pendidikan sebesar 20 persen akan mencapai sekitar Rp 224 triliun. Perkiraan pagu sementara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2009 adalah sebesar Rp 75 triliun.Di sisi lain, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menyatakan bahwa penghematan angggaran akan dilakukan dengan mengorbankan program-program yang dinilai tidak terlalu mendesak. ''Program-program yang prioritasnya rendah, seperti seminar-seminar atau penelitian yang tidak mendesak, akan ditunda dulu,'' jaminnya. Selain itu, Mendiknas juga mengatakan bahwa perubahan nominal anggaran pendidikan mengakibatkan perlunya penyesuaian program-program yang sudah direncanakan di unit-unit kerja Depdiknas. Mendiknas memastikan, program prioritas utama pemerintah, seperti peningkatan dana BOS yang sudah populer di masyarakat, peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan profesi dan tunjangan fungsional, serta rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak, akan tetap dilaksanakan sesuai dengan target.Hingga saat ini, Depdiknas telah menyalurkan dana BOS mencapai 82 persen. Rinciannya, untuk beasiswa miskin SD 65,9 persen dari target Rp 251.495 miliar, SMP 99.5 persen dari target Rp 287.484 miliar, SMA 56,4 persen dari target Rp 242.275 miliar, SMK 99,9 persen dari taraget Rp 329.169 miliar. Sehingga, total dana Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) yang disalurkan sebanyak 82,6 persen dari target Rp 1,110 triliun.Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto, mengatakan, ia sangat setuju jika dana BOS tidak dikurangi demi untuk pengentasan kemiskinan. ''Akses pendidikan harus bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat,'' jelasnya. Kesejahteraan guruDalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman mengatakan bahwa jurang kesejahteraan antara guru Non-PNS dan PNS harus diperkecil. Untuk itu, FGII menuntut adanya subsidi gaji bagi guru Non-PNS, paling tidak setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan adanya tunjangan jaminan sosial tenaga kerja.Namun sebelumnya, Mendiknas Bambang Sudibyo menolak pemberlakuan upah minimum bagi guru swasta dan honorer. Alasannya, dalam Undang-undang (UU) Guru dan Dosen telah diatur bahwa gaji pokok dan tunjangan fungsional guru Non-PNS diserahkan sepenuhnya kepada yayasan yang mempekerjakan mereka. ''Kami tidak bisa intervensi itu. Pemerintah hanya mengikuti aturan yang ada,'' cetusnya.Menurut Mendiknas, tidak semua yang disamakan akan berujung baik. Dalam hal kesejahteraan guru, kata dia, seharusnya juga diukur kualitas dan profesionalitas satuan pendidikan tersebut. ''Jika tak sama jangan dipaksakan. Harus dibedakan satuan pendidikan yang berjalan baik dan profesional dengan yang asal-asalan,'' tegasnya. eye

Ikhtisar:
Pemotongan susah diberlakukan bagi anggaran rutin, semisal gaji guru. Pasalnya, anggaran rutin sudah masuk ke dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Penghematan angggaran akan dilakukan dengan mengorbankan program-program yang dinilai tidak terlalu mendesak seperti seminar-seminar atau penelitian yang tidak mendesak. (-)

Syekh Hasanuddin, Pendiri Pesantren Pertama di Jawa Barat

Menurut Babad Tanah Jawa, pesantren pertama di Jawa Barat adalah pesantren Quro yang terletak di Tanjung Pura, Karawang. Pesantren ini didirikan oleh Syekh Hasanuddin, seorang ulama dari Campa atau yang kini disebut Vietnam, pada tahun 1412 saka atau 1491 Masehi. Karena pesantrennya yang bernama Quro, Syekh Hasanuddin belakangan dikenal dengan nama Syekh Quro.
Syekh Quro atau Syekh Hasanuddin adalah putra Syekh Yusuf Sidik. Awalnya, Syekh Hasanuddin datang ke Pulau Jawa sebagai utusan. Ia datang bersama rombongannya dengan menumpang kapal yang dipimpin Laksamana Cheng Ho dalam perjalanannya menuju Majapahit.
Dalam pelayarannya, suatu ketika armada Cheng Ho tiba di daerah Tanjung Pura Karawang. Sementara rombongan lain meneruskan perjalanan, Syekh Hasanuddin beserta para pengiringnya turun di Karawang dan menetap di kota ini.
Di Karawang, Syekh Hasanuddin menikah dengan gadis setempat yang bernama Ratna Sondari yang merupakan puteri Ki Gedeng Karawang. Di tempat inilah, Syekh Hasanuddin kemudian membuka pesantren yang diberi nama Pesantren Quro yang khusus mengajarkan Alquran. Inilah awal Syekh Hasanuddin digelari Syekh Quro atau syekh yang mengajar Alquran.
Dari sekian banyak santrinya, ada beberapa nama besar yang ikut pesantrennya. Mereka antara lain Putri Subang Larang, anak Ki Gedeng Tapa, penguasa kerajaan Singapura, sebuah kota pelabuhan di sebelah utara Muarajati Cirebon. Puteri Subang Larang inilah yang kemudian menikah dengan Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Sunda Pajajaran.
Kesuksesan Syekh Hasanuddin menyebarkan ajaran Islam adalah karena ia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kedamaian, tanpa paksaan dan kekerasan. Begitulah caranya mengajarkan Islam kepada masyarakat yang saat itu berada di bawah kekuasaan raja Pajajaran yang didominasi ajaran Hindu.
Karena sifatnya yang damai inilah yang membuat Islam diminati oleh para penduduk sekitar. Tanpa waktu lama, Islam berkembang pesat sehingga pada tahun 1416, Syekh Hasanuddin kemudian mendirikan pesantren pertama di tempat ini.
Ditentang penguasa PajajaranBerdirinya pesantren ini menuai reaksi keras dari para resi. Hal ini tertulis dalam kitab Sanghyang Sikshakanda Ng Kareksyan. Pesatnya perkembangan ajaran Islam membuat para resi ketakutan agama mereka akan ditinggalkan.
Berita tentang aktivitas dakwah Syekh Quro di Tanjung Pura yang merupakan pelabuhan Karawang rupanya didengar Prabu Angga Larang. Karena kekhawatiran yang sama dengan para resi, ia pernah melarang Syekh Quro untuk berdakwah ketika sang syekh mengunjungi pelabuhan Muara Jati di Cirebon.
Sebagai langkah antisipasi, Prabu Angga Larang kemudian mengirimkan utusan untuk menutup pesantren ini. Utusan ini dipimpin oleh putera mahkotanya yang bernama Raden Pamanah Rasa. Namun baru saja tiba ditempat tujuan, hati Raden Pamahan Rasa terpesona oleh suara merdu pembacaan ayat-ayat suci Alquran yang dilantunkan Nyi Subang Larang.
Putra mahkota yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Prabu Siliwangi itu dengan segera membatalkan niatnya untuk menutup pesantren tersebut. Ia justru melamar Nyi Subang Larang yang cantik. Lamaran tersebut diterima oleh Nyi Santri dengan syarat maskawinnya haruslah Bintang Saketi, yaitu simbol "tasbih" yang ada di Mekah.
Pernikahan antara Raden Pamanah Rasa dengan Nyi Subang Karancang pun kemudian dilakukan di Pesantren Quro atau yang saat ini menjadi Masjid Agung Karawang. Syekh Quro bertindak sebagai penghulunya.
Menyebar santri untuk berdakwahTentangan pemerintah kerajaan Pajajaran membuat Syekh Quro mengurangi intensitas pengajiannya. Ia lebih memperbanyak aktivitas ibadah seperti shalat berjamaah.
Sementara para santrinya yang berpengalaman kemudian ia perintahkan untuk menyebarkan Islam ke berbagai kawasan lain. Salah satu daerah tujuan mereka adalah Karawang bagian Selatan seperti Pangkalan lalu ke Karawang Utara di daerah Pulo Kalapa dan sekitarnya.
Dalam penyebaran ajaran Islam ke daerah baru, Syekh Quro dan para pengikutnya menerapkan cara yang unik. Antara lain sebelum berdakwah menyampaikan ajaran Islam, mereka terlebih dahulu membangun Masjid. Hal ini dilakukan Syekh Quro mengacu pada langkah yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Saat itu beliau terlebih dahulu membangun Masjid Quba.
Cara lainnya, adalah dengan menyampaikan ajaran Islam melalui pendekatan dakwah bil hikmah. Hal ini mengacu pada AlQuran surat An Nahl ayat 125, yang artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."
Sebelum memulai dakwahnya, Syekh Quro juga telah mempersiapkan kader-kadernya dengan pemahaman yang baik soal masyarakat setempat. Ini dilakukan agara penyebaran agamanya berjalan lancar dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi kesuksesan dakwah Syekh Quro yang sangat memperhatikan situasi kondisi masyarakat serta sangat menghormati adat istiadat penduduk yang didatanginya.
Selama sisa hidup hingga akhirnya meninggal dunia, Syekh Quro bermukim di Karawang. Ia dimakamkan di Desa Pulo Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Karawang. Tiap malam Sabtu, makam ini dihadiri ribuan peziarah yang datang khusus untuk menghadiri acara Sabtuan untuk mendoakan Syekh Quro.Belakangan masjid yang dibangun oleh Syekh Quro di pesantrennya, kemudian direnovasi. Namun bentuk asli masjid -- berbentuk joglo beratap dua limasan, menyerupai Masjid Agung Demak dan Cirebon -- tetap dipertahankan.

Type H Behavior

ADA penelitian psikologi sosial terhadap masyarakat kapitalis di Barat yang mengindikasikan mereka terjangkit "type H behavior" atau sebut saja virus 3H.Ini sekaligus sebuah peringatan untuk kalangan eksekutif dan masyarakat kelas atas Indonesia, mengingat virus 3H dimaksud potensial menyergap kehidupan mereka.
Ketiganya adalah hurried, hostile, humorless.Pertama hurried, suatu sikap yang selalu tergesa-gesa, selalu merasa dikejar-kejar oleh waktu sehingga di manapun berada selalu tidak tenang. Jatah waktu 24 jam sehari atau tujuh hari seminggu rasanya tidak cukup untuk menjalani agenda hidup mereka. Coba saja amati atau renungkan kondisi kita sendiri, fisik dan pikiran jarang menyatu dalam ruang dan waktu yang sama.Badan kita di sini, tetapi pikiran berada di tempat lain, baik karena sudah ada janji maupun ingin mengejar kegiatan lain. Kondisi mental semacam ini semakin luas menghinggapi masyarakat papan atas.Hidupnya meloncat dari satu tempat ke tempat lain, minimal pikiran dan emosinya.Teknologi jam tangan yang semula diciptakan sebagai penanda waktu, kini posisinya berbalik malah mendikte dan merampas kebebasan manusia.Kalender dan jam tangan bukan lagi sebagai hiasan, namun telah menjadi tonggak-tonggak yang mematok dan memagari langkah mereka. Mereka menjerat dirinya dengan kalender dan jam. Mereka juga tidak bisa hidup tanpa telepon genggam sehingga perhatian dan pikirannya bercabang dan beranting ke segala penjuru.Coba amati perilaku di jalan raya. Semua ingin cepat, namun yang terjadi justru ramai-ramai membuat kemacetan dan kekesalan serta pemborosan. Kita terjebak dan terkena imbas dari hydro carbon society yang menjerat masyarakat kapitalis.Coba tengok juga sajian acara televisi. Bagi pemilik stasiun televisi, jam siaran adalah uang, sehingga campur aduk silih berganti antara materi sajian pokok dan iklan lantaran tanpa iklan industri televisi akan mati. Pemasang iklan adalah tambang emas. Setiap menonton televisi, tangan mesti memegang remote control untuk memindah saluran yang satu ke yang lain.Mata dan pikiran pun meloncat-loncat tidak karuan, mengikuti sajian yang berubah-ubah. Dari berita kriminal, gosip selebriti, penggusuran rumah, demo pemilihan kepala daerah, mimbar agama, lawak dan lain-lain yang menghasilkan campur sari suguhan televisi yang tidak selalu enak dan sedap ditonton.Ketika bicara di telepon, kita juga selalu ingin cepat karena dikejar ongkos pulsa. Bertamu pun jangan lama-lama dan mesti tahu diri karena tuan dan nyonya rumahnya sibuk. Begitu pun ketika menghadap pejabat, harus ingat dengan jatah menit yang telah ditentukan oleh sekretarisnya karena dalam birokrasi justru sekretaris yang mengatur bos.Bos adalah orang yang sibuk yang harus diatur, siapa pun yang berurusan dengan dia mesti hemat waktu. Lalu ada lagi yang ingin cepat kaya, maka korupsilah dia. Karena semuanya dilakukan tanpa suasana batin yang tenang, jarang muncul pemikiran yang jernih dan dalam.Busy is the way of life. Hurried, hurried, hurried..... Virus mental kedua adalah hostile. Ini masih bersaudara dengan virus pertama. Siapa cepat siapa dapat. Maka berlombalah untuk berebut apa saja, sejak dari berebut jabatan lurah, camat, bupati, anggota legislatif, sampai presiden. Hostile adalah rasa persaingan dan permusuhan karena takut tidak kebagian.Yang miskin membenci yang kaya karena dianggap rakus dan tidak dermawan, yang kaya tidak menghargai yang miskin karena dianggap sebagai gangguan dan ancaman yang akan merampok kekayaan mereka.Maka dibuatlah pagar rumah tinggi-tinggi serta pos satpam serta anjing galak. Ke mana pun pergi, mesti ada pengawal pribadi. Untuk berjaga diri kalau sewaktu-waktu muncul sengketa bisnis, maka banyak orang kaya yang memiliki lawyer pribadi, bukan sekadar pengawal dan dokter pribadi.Virus mental hostile juga telah menghinggapi para pejabat dan politisi. Mereka memandang pihak yang berbeda sebagai ancaman yang sewaktu-waktu akan merebut posisinya, terlebih menjelang pemilu.Iklim curiga dan tidak senang pada orang lain mudah terlihat dalam ruang publik, terutama di jalan raya.Masing-masing sangat sadar untuk mencari aman bagi dirinya seraya curiga pada yang lain. Jika terjadi serempetan kendaraan, bukannya berhenti lalu saling bertegur dengan lapang dan menambah kenalan baru, namun muka masam dan bentakan yang pertama muncul. Karenanya, siapa pun yang merasa menabrak bukannya berhenti minta maaf, malah lari kencang untuk cari selamat.Hal yang juga membuat kita kecewa, hubungan antarmantan presiden dan antarmantan pejabat tinggi negara juga terserang virus hostility. Bukannya menunjukkan sikap saling bersahabat dan secara kompak ikut prihatin mencari solusi perbaikan bangsa yang masih terpuruk ini, namun yang sering mengemuka di media adalah sering mengkritik di belakang ketimbang memberikan apresiasi dan sharing gagasan konstruktif.Tampaknya sebagian dari kita lebih senang membenci ketimbang memberi apresiasi. Padahal, pujian dan kalimat bagus itu memberikan energi kehidupan lebih tinggi dan mampu menciptakan kohesi sosial dan optimisme masa depan.Sebaliknya, kata-kata dan kalimat negatif memiliki energi rendah, cenderung memperlemah hubungan sosial, serta tidak memiliki daya dorong kuat untuk maju dan membuat loncatan prestasi. Ada kalanya memang terjadi, kritik dan cacian akan membuat seseorang bangkit, tetapi hal itu tidak didasari dengan sikap yang tulus.Jika kedua macam virus mental di atas telah menyerang kesadaran bawah sadar seseorang, dia akan mengisolasi diri dan jadi pemurung, meski berada di tegah keramaian. Perhatikan saja orang yang selalu hidup tergesa-gesa dan hatinya cenderung melihat orang lain sebagai pesaing dan ancaman, pembawaannya sulit tertawa (humourless).Kalaupun tertawa terlihat seperti dipaksakan, tidak lepas. Padahal, setelah diteliti tertawa itu menyehatkan secara pribadi maupun sosial. Di lingkungan masyarakat Barat, peredaran obat penenang dan obat tidur melonjak berlipat-lipat akibat masyarakatnya terserang virus 3H ini.Tetapi kalau soal tertawa, bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat bawah, justru lebih mudah dijumpai ketimbang masyarakat papan atas yang tampak selalu serius dan gelisah. Mereka memiliki kiat hidup yang tinggi sehingga bisa tertawa dan bercanda dengan kegetiran hidup dan problem sosial yang dihadapi. Parade pulang mudik Lebaran, misalnya, yang oleh kalangan elite dipandang susah dan menyengsarakan, bagi para pekerja kuli dan pembantu rumah tangga bisa dijinakkan sebagai festival yang membahagiakan.Jerih payah setahun di kota hilang dan terobati dengan pulang mudik ketemu keluarga dan handai taulan di kampung dengan bekal uang pas-pasan. Idealnya virus 3H itu diubah, sehingga masyarakat papan atas kita menjadi honored, humble, and happy. Hidup terhormat, rendah hati, dan semoga mendatangkan bahagia.

Training ESQ 7 Tingkat

ESQ Basic Training

Pada training awal ini Anda akan memperoleh pemahaman tentang konsep dasar ESQ serta merasakan pengalaman spiritual yang akan mengubah hidup Anda ke arah yang lebih baik. ESQ Basic Training ini memiliki beberapa jenis kelas yaitu Kelas Eksekutif, Kelas Profesional, Kelas Reguler, Kelas Mahasiswa, Kelas Remaja dan Kelas Anak-anak.
ESQ Mission StatementTraining ini membantu Anda untuk memiliki visi yang jelas & misi yang kuat. Setelah mengikuti training ini Anda berhak menyandang YELLOW BELT dengan predikat Bintang 1.

ESQ Character Building

Melalui training ini Anda akan menjadi seorang pribadi yang memiliki karakter kuat dan tangguh. Setelah mengikuti training ini Anda berhak menyandang GREEN BELT dengan predikat Bintang 2.

ESQ Self Control

Kemampuan untuk mengendalikan diri serta mengalahkan semua kelemahan adalah hasil yang akan Anda peroleh dari training ESQ Self Controlling. Setelah mengikuti training ini Anda berhak menyandang BLUE BELT dengan predikat Bintang 3.
ESQ Strategic CollaborationDi dalam training ini Anda akan diajak untuk menemukan potensi yang tak ternilai yaitu kolaborasi, baik itu dengan pasangan hidup, rekan kerja maupun teman-teman. Setelah training ini Anda berhak menyandang DARK BLUE BELT dengan predikat Bintang 4.

ESQ Total Action

Untuk mewujudkan sebuah ide menjadi kenyataan maka diperlukan kemampuan untuk mengeksekusi, dan itulah yang akan Anda dapatkan dalam training ESQ Total Action. Setelah mengikuti training ini Anda berhak menyandang BROWN BELT dengan predikat

Bintang 5.

ESQ Star Leader

Anda akan diminta mengajukan sebuah ide proyek sesuai dengan bidang & keahlian masing-masing, demi terwujudnya Indonesia dan Dunia Emas. Dalam pelaksanaannya Anda akan didukung oleh jaringan ESQ diseluruh dunia. Setelah menyelesaikan proyek ini Anda berhak menyandang BLACK BELT dengan predikat Bintang 6.

Obama dan Kaum Progresif

Meskipun belum resmi dicalonkan sebagai presiden AS, Barack Obama sudah dituduh mengkhianati prinsip- prinsip dasar partainya sendiri, Partai Demokrat. Yang menuduh, aktivis Demokrat, mewakili sayap kiri atau ”progresif”, label mereka sendiri.
Casus belli, alasan perlawanan kaum kiri, macam-macam. Misalnya, Obama mengatakan, ia ingin meneruskan program-program pemerintahan Bush yang faith-based, berdasarkan agama. Menurut kelompok progresif, program-program ini melanggar pasal konstitusi yang memisahkan negara dari agama. Obama juga menyetujui keputusan baru Mahkamah Agung yang memudahkan kepemilikan senjata api secara pribadi.
Bagi orang kiri, keputusan itu merupakan kemenangan besar kaum koboi kanan yang kelewat individualis dan mau bertindak sendiri terhadap penjahat. Lagipula, dia menyetujui penerusan program wiretapping (penyadapan) nyaris tanpa perlindungan hukum, yang diciptakan Bush setelah tragedi 11 September 2001. Bagi aktivis kiri, program penyadapan Bush mengancam sendi-sendi negara hukum AS.
Masih ada lagi. Obama menyetujui hukuman mati bagi penjahat berat, sebuah kebijakan yang dilawan pendukung hak asasi. Tentang Irak, ia memberi sinyal setelah dilantik sebagai presiden akan merumuskan kembali kebijakan antiperangnya. Semakin besar kemungkinan bahwa dia tidak akan memulangkan pasukan AS jika keadaan dalam negeri Irak masih belum stabil. Akhirnya, meski masih pada tahap desas-desus, ada kesan, garis besar kebijakan ekonominya akan terbuka pada angin globalisasi. Kaum kiri tentu (seperti di Indonesia) menginginkan proteksi bagi buruh dan hasil produksi domestik.
Koalisi besar
Bagaimana menjelaskan pernyataan dan tindakan yang seakan tidak konsisten atau berbalik arus dari semula? John McCain, calon presiden dari Partai Republik, meledek sifat flip-flop atau plin-plan Obama yang dianggapnya bukti bahwa calon Demokrat itu terlalu muda dan kurang berpengalaman menjadi presiden negara adidaya satu-satunya di dunia.
McCain sendiri berumur 71 tahun dan amat berpengalaman, sebagai perwira karier Angkatan Udara AS, tawanan perang Vietnam, dan sebagai senator dari Negara Bagian Arizona.
Kaum progresif di Partai Demokrat cenderung mengambil salah satu dari dua sikap terhadap apa yang mereka anggap sebagai pergeseran-pergeseran Obama. Sebagian kecil betul-betul melawan, misalnya dengan menolak memberi uang untuk kampanyenya. Kubu ini juga sedang menggalang kekuatan untuk memaksakan kehendaknya saat program partai disusun kembali pada konvensi partai di Denver bulan depan. Namun, kelompok lebih besar mengambil sikap wait and see.
Mereka memaklumi, dalam sistem presidensial AS, seperti di Indonesia pasca-amandemen, seorang calon presiden harus membuat koalisi besar untuk memenangi 50 persen lebih dari seluruh suara. Biasanya, dukungan dari mayoritas pemilih Demokrat atau mayoritas pemilih Republik tidak cukup. Pada tahun 2000, calon Republik, George Bush, menyebut diri seorang compassionate conservative, yang berarti konservatif (kanan dalam leksikon politik Amerika) yang juga punya perhatian, atau rasa sayang terhadap kaum papa.
Di Indonesia, Presiden Yudhoyono menyebut diri dan partainya nasionalis-religius. Artinya, beliau ingin menjembatani dua kutub nasionalisme dan agama yang selama ini terpisah.
Ketegangan akan reda
Sikap saya sendiri agak berbeda dengan kubu-kubu ini, yang sabar dan kurang sabar, mungkin karena tidak termasuk pendukung sayap progresif partai saya.
Pernyataan dan tindakan Obama seperti diutarakan cukup konsisten dan mencerminkan posisinya sejak awal. Garis besarnya bisa diketahui melalui dua buku yang ditulis sebelum beraspirasi menjadi politikus tingkat nasional.
Saya sendiri sudah mengikuti jejaknya sejak terjun sebagai aktivis kelompok Afrika-Amerika di Chicago; sebagai dosen fakultas hukum; Senator Negara Bagian Illinois, dan di Senat AS.
Bagi saya pribadi, daya tarik Obama justru terletak pada hasrat kuatnya untuk menciptakan visi baru yang tidak mewakili hanya kubu progresif atau Partai Demokrat. Dari dulu, dengan amat serius ia mencari solusi baru untuk masalah-masalah yang sudah terlalu lama memecah-belah bangsa AS.
Kini, banyak gagasannya diperolok kiri-kanan, baik dari sayap paling progresif di Partai Demokrat maupun dari sayap paling konservatif di Partai Republik. Mungkin sekali, suasana politik yang tegang ini tidak akan reda sebelum hari pemilu awal November. Setelah itu, jika Obama menang, mudah-mudahan bisa mulai meyakinkan kedua pihak dengan perbuatan nyata.

APK-APM SMP Cianjur Meningkat

- Pemerintah Kabupaten Cianjur terus melakukan upaya peningkatan angka partisipasi kumulatif (APK) dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas). Kerja keras itu hasilnya sangat memuaskan. APK tingkat SMP di daerah ini mengalami peningkatan dari semula 77,49 pada tahun 2006 menjadi 95,40 pada akhir 2007 ini. Begitu juga dengan peningkatan APM semula hanya 70,20 menjadi 83,58.
Wakil Bupati Cianjur H Dadang Sufianto menyatakan bangga atas prestasi ini. Sukses mendongkrak APK-APM tidak terlepas dari kinerja semua pihak termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur. "Keberhasilan ini berangkat dari tekad kita untuk terus meningkatkan pelibatan masyarakat terutama usai sekolah untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi," ujar Dadang di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri para kepala SKPD dan camat di aula Desa Cipendawa, Cipanas, kemarin.
Upaya peningkatan partisipasi Wajar Dikdas tidak hanya tugas pemerintah tapi semua komponen masyarakat. "Ada tiga komponen penting dalam peningkatan tersebut, di antaranya masyarakat, pemerintah dan sekolah sendiri," seru Dadang.Peningkatan tersebut sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal seperti keterampilan. Pemerintah Kabupaten Cianjur akan terus berupaya memfasilitasi pengadaan sarana maupun prasarana pendidikan secara optimal.Dalam kesempatan itu Dadang menyerahkan penghargaan kepada camat, kepala desa serta pihak yang telah membantu dalam meningkatkan APK-APM.

Indeks Pendidikan Naik 80,80

Satuan Pelaksana (Satlak) Program Pendanaan Kompetitif Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kabupaten Cianjur menyelenggarakan temu karya di Gedung Wisma Karya Jalan Siti Jenab Cianjur, kemarin.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Cianjur Dadang Sufianto yang juga dihadiri Ketua Tim Reviever sekaligus Ketua Satlak PPK IPM Jawa Barat Ir H Sudrajat Sastra Sasmita MSi serta kepala dinas terkait.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berkomitmen kuat untuk mengakselerasikan pencapaian kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dengan target IPM 80 pada 2010. Pemprov menyadari pentingnya mengantisipasi dampak globalisasi.
Kabupaten Cianjur menyelenggarakan tiga kegiatan PPK IPM di bidang pendidikan pada tahun anggaran 2006. Kegiatan itu difokuskan di SD/SMP Cerdas Seatap, Pontren Cerdas Paket B dan Cerah Aksara. Sedangkan pada 2007 mendapat dua kegiatan yaitu SD/SMP Cerdas Seatap dan Pontren Cerdas Paket B.
Dalam 2007 anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut senilai Rp 8,115 miliar. Di antaranya Rp 6,313 miliar untuk kegiatan SD/SMP Cerdas Seatap dan Rp 1,802 miliar untuk kegiatan Pontren Cerdas.
"Hingga kini ada 83 SD/SMP Cerdas Seatap yang tersebar di 12 kecamatan dan mampu menampung 4.648 siswa. Sementara kegiatan Pontren Cerdas Paket B telah mampu menjadi wadah bagi 1.851 santri dan warga sekitar untuk mendapat ijazah setara SMP/MTs," ungkap Dadang.
Hasil dari semua itu telah mampu mendongkrak peningkatan indeks pendidikan yaitu pada tahun 2005 mencapai 78,82, tahun 2006 79,19 dan tahun 2007 menjadi 80,80. Sementara kegiatan di bidang kesehatan dengan tujuh program unggulan.Kegiatan itu masing-masing lingga maslahat, positive deviance, rampak gawe, tabungan ibu bersalin, kampanye posyandu plus, capacity building, pendampingan masyarakat serta pelatihan organisasi posyandu plus.
Kegiatan bidang kesehatan pada 2007 hanya dialokasikan pada tiga kegiatan dengan jumlah dana senilai Rp 3,077 miliar. Lingga maslahat Rp 1.828 miliar, jamilah lanjutan program tahun 2006 senilai Rp 835 juta sedangkan untuk Pondok Pesantren Bersemi senilai Rp 413 juta.
Ketua Satlak PPK IPM Cianjur sekaligus Asda III Pemkab Cianjur H Kasmiri menjelaskan temu kerja dilaksanakan untuk melakukan evaluasi kinerja serta sosialisasi hasil kegiatan PPK IPM di 12 kecamatan. Dalam kesempatan itu Ketua Tim Reviever sekaligus Ketua Satlak PPK IPM Jawa Barat Ir H Sudrajat Sastra Sasmita MSi menyerahkan piagam penghargaan 'IPM Sammit 2007' kepada Wabup Dadang Sufianto.

SBI Terkendala Realisasi Anggaran

Beberapa program maupun kegiatan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di Kab. Cianjur seringkali dihadapkan pada kendala lambatnya realisasi anggaran.
Kondisi itu terjadi akibat anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi kegiatan SBI, terlebih dulu masuk ke kas daerah Pemkab Cianjur. Sedangkan proses pencairannya di kas daerah cukup sulit, selain membutuhkan waktu lama, harus menempuh prosedur berbelit-belit pula.
Hal itu terungkap dalam tanya jawab pada acara bimbingan teknis Rintisan SBI, Kamis (30/10) di Aula SMAN 1 Cianjur. Hadir dalam acara tersebut fasilitator Dirjen Pendidikan Menengah Umum RI, Dinas pendidikan dan Bapeda Propinsi Jabar. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur, Bappeda, Komisi IV DPRD, Komite Sekolah dan pihak terkait lainnya.
Usai Pemaparan Materi Bimbingan Teknik Rintisan SBI yang disampaikan Heri Fitriono dari Direktorat Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional, dilanjutkan dengan tanya jawab. Sekretaris Komite Sekolah, Medi mengharapkan anggaran yang diperuntukan bagi program SBI dari pemerintah pusat bisa diserahkan langsung kepada pihak sekolah.
Tujuannya supaya kegiatan atau program SBI bisa berjalan sesuai jadwal, tidak terkendala lambatnya pencairan dana. Sebab, pihak sekolah lebih tahu jadwal program maupun kebutuhan anggaran.
Pendapat sama diungkapkan pengelola SBI SMAN 1 Kab. Cianjur Haruman Taufik. Dia tidak memungkiri bahwa saat ini masih ada beberapa kendala, utamanya menyangkut anggaran. Salah satu penyebabnya masih belum ada persepsi yang sama seputar SBI. Malahan tidak sedikit di antaranya yang belum memahami keberadaan dan pentingnya SBI.
Menanggapi hal tersebut, Heri mengungkapkan terkait realisasi anggaran itu tergantung pada pemerintah daerah masing-masing, termasuk mengenai waktu realisasi anggarannya. Dari pemerintah pusat memantau supaya anggaran bagi SBI itu tidak ada potongan, diterima utuh oleh pihak sekolah. Itu dilakukan dengan cara mengecek langsung ke pihak sekolah penerima saat anggaran dari pusat yang disalurkan melalui pemda itu direalisasikan.Sementara Wakil Kepala Dinas P dan K Kab. Cianjur Djadjang Sofwan Haris mengakui bahwa kendala dalam realisasi anggaran. Itu terjadi karena adanya perbedaan jadwal anggaran dan kegiatan pendidikan. "Dinas juga sering merasakan kendala itu, mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki. Kami mengharapkan dukungan dari komisi IV DPRD," ujarnya

E-Government mengapa dan untuk siapa ?

Era reformasi di Indonesia sedikit banyak cukup mempengaruhi kehidupan dan terutama pola pikir masyarakat dan pemerintah. Dengung tentang "Good Government" terdengar dimana-mana. Apa sebenarnya yang akan dibangun dalam menjembatani rakyat dan pemerintah dalam rangka "Good Government" tersebut.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat penetrasinya, muncul berbagai istilah "Electronic", mulai dari electronic mail, electronic business, electronic payment sampai dengan electronic government atau yang akhir-akhir ini sangat populer dengan istilah E-Gov. Apa sebenarnya yang akan dicapai dengn E-Gov serta apa saja dampaknya terhadap masyarakat terutama yang belum tersentuh dengan infrastruktur teknologi yang menunjangnya. Mungkin sudah sangat banyak ulasan-ulasan maupun seminar-seminar tentang E-Gov ini, akan tetapi pelaksanaannya sampai saat ini belum ada tanda-tanda dan mau diarahkan kemana. Satu hal yang kerap kali muncul adalah bagaimana dengan kesiapan masyarakat. Pertanyaan ini sangat sering muncul dalam diskusi-diskusi tentang E-government. Namun sebenarnya kita juga patut mempertanyakan siapkah pemerintah Indonesia ataupun siapkah pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak selalu menjadi kambing hitam manakala E-Gov ini tidak bisa berjalan. Payung besar internet saat ini memang dipergunakan di semua lini, baik untuk kepentingan bisnis sampai dengan pemerintahan. Ini ditengarai dengan munculnya hal-hal yang serba online. Sesuatu yang sebelumnya terbatas oleh jarak saat ini nyaris dapat dihilangkan. Mungkin ini yang menjadi dasar sehingga apapun akan ditangani secara online, termasuk masalah-masalah yang menyangkut pemerintahan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hal ini sebenarnya adalah revolusi paling tidak terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat, sehingga apabila tidak diperhitungkan secara matang bukan tidak mungkin justru akan menjadi lebih kacau dalam pelaksanaannya. Kembali ke masalah E-Gov yang sedang banyak dibicarakan dan rame-rame dibuat sistemnya, bila pada pelaksanaanya menggunakan "pilot project" inipun diperlukan manajemen yang tidak gampang. Pertama sistem tersebut harus menjamin akurasi data supaya tidak terjadi ketimpangan antara daerah yang dipakai untuk pilot project dan daerah lain yang tidak dipakai. Secara teori pasti akan terjadi dua metode pendataan yaitu secara online dan manual seperti yang sudah dilakukan. Lalu apa sajakah yang akan ditangani dengan adanya e-gov ini. Apabila yang akan ditangani sebatas pembuatan kartu tanda penduduk secara online misalnya, maka tentu saja biaya operasionalnya akan menjadi lebih besar terlepas dari persoalan efektivitas. Tetapi apabila konsepnya tetap sama bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka masalahnya pun sangat kompleks dan butuh waktu yang panjang sebelum masuk ke pembuatan dan pemakaian sistem. Apabila kita menengok kembali sistem "bottom up" tentu saja kita harus menggali dari keinginan masyarakat. Apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat pada umumnya. Mungkin saat ini masyarakat pada umumnya tidak berpikir tentang teknologi yang akan digunakan. Yang ada hanyalah bagaimana aspirasi didengarkan dan yang lebih penting ditindak lanjuti oleh pemerintah. Adapun caranya bisa melalui e-gov ataupun lainnya. Apabila mengacu pada perkembangan teknologi maka langkah yang diambil pertama kali adalah kesiapan pemerintah sebagai produsen dari sistem yang akan dibangun, sehingga pertanyaan yang semestinya muncul terlebih dahulu adalah sudah siapkah pemerintah dan bukan sudah siapkah masyarakat. Kalaupun pemerintah sudah siap, maka yang harus dilakukan adalah sosialisasi dari sistem tersebut. Tentu saja sosialisasi ini harus menggunakan media-media yang sudah lebih dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat pada umumnya. Hal terpenting yang semestinya dibangun adalah pembelajaran berkomunikasi secara transparan antara masyarakat dengan pemerintah yang diharapkan bisa mencapai sistem pemerintahan yang baik dan mendapat kepercayaan masyarakat dan bukan masalah teknologi apa yang akan digunakan