Era reformasi di Indonesia sedikit banyak cukup mempengaruhi kehidupan dan terutama pola pikir masyarakat dan pemerintah. Dengung tentang "Good Government" terdengar dimana-mana. Apa sebenarnya yang akan dibangun dalam menjembatani rakyat dan pemerintah dalam rangka "Good Government" tersebut.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat penetrasinya, muncul berbagai istilah "Electronic", mulai dari electronic mail, electronic business, electronic payment sampai dengan electronic government atau yang akhir-akhir ini sangat populer dengan istilah E-Gov. Apa sebenarnya yang akan dicapai dengn E-Gov serta apa saja dampaknya terhadap masyarakat terutama yang belum tersentuh dengan infrastruktur teknologi yang menunjangnya. Mungkin sudah sangat banyak ulasan-ulasan maupun seminar-seminar tentang E-Gov ini, akan tetapi pelaksanaannya sampai saat ini belum ada tanda-tanda dan mau diarahkan kemana. Satu hal yang kerap kali muncul adalah bagaimana dengan kesiapan masyarakat. Pertanyaan ini sangat sering muncul dalam diskusi-diskusi tentang E-government. Namun sebenarnya kita juga patut mempertanyakan siapkah pemerintah Indonesia ataupun siapkah pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak selalu menjadi kambing hitam manakala E-Gov ini tidak bisa berjalan. Payung besar internet saat ini memang dipergunakan di semua lini, baik untuk kepentingan bisnis sampai dengan pemerintahan. Ini ditengarai dengan munculnya hal-hal yang serba online. Sesuatu yang sebelumnya terbatas oleh jarak saat ini nyaris dapat dihilangkan. Mungkin ini yang menjadi dasar sehingga apapun akan ditangani secara online, termasuk masalah-masalah yang menyangkut pemerintahan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hal ini sebenarnya adalah revolusi paling tidak terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat, sehingga apabila tidak diperhitungkan secara matang bukan tidak mungkin justru akan menjadi lebih kacau dalam pelaksanaannya. Kembali ke masalah E-Gov yang sedang banyak dibicarakan dan rame-rame dibuat sistemnya, bila pada pelaksanaanya menggunakan "pilot project" inipun diperlukan manajemen yang tidak gampang. Pertama sistem tersebut harus menjamin akurasi data supaya tidak terjadi ketimpangan antara daerah yang dipakai untuk pilot project dan daerah lain yang tidak dipakai. Secara teori pasti akan terjadi dua metode pendataan yaitu secara online dan manual seperti yang sudah dilakukan. Lalu apa sajakah yang akan ditangani dengan adanya e-gov ini. Apabila yang akan ditangani sebatas pembuatan kartu tanda penduduk secara online misalnya, maka tentu saja biaya operasionalnya akan menjadi lebih besar terlepas dari persoalan efektivitas. Tetapi apabila konsepnya tetap sama bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka masalahnya pun sangat kompleks dan butuh waktu yang panjang sebelum masuk ke pembuatan dan pemakaian sistem. Apabila kita menengok kembali sistem "bottom up" tentu saja kita harus menggali dari keinginan masyarakat. Apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat pada umumnya. Mungkin saat ini masyarakat pada umumnya tidak berpikir tentang teknologi yang akan digunakan. Yang ada hanyalah bagaimana aspirasi didengarkan dan yang lebih penting ditindak lanjuti oleh pemerintah. Adapun caranya bisa melalui e-gov ataupun lainnya. Apabila mengacu pada perkembangan teknologi maka langkah yang diambil pertama kali adalah kesiapan pemerintah sebagai produsen dari sistem yang akan dibangun, sehingga pertanyaan yang semestinya muncul terlebih dahulu adalah sudah siapkah pemerintah dan bukan sudah siapkah masyarakat. Kalaupun pemerintah sudah siap, maka yang harus dilakukan adalah sosialisasi dari sistem tersebut. Tentu saja sosialisasi ini harus menggunakan media-media yang sudah lebih dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat pada umumnya. Hal terpenting yang semestinya dibangun adalah pembelajaran berkomunikasi secara transparan antara masyarakat dengan pemerintah yang diharapkan bisa mencapai sistem pemerintahan yang baik dan mendapat kepercayaan masyarakat dan bukan masalah teknologi apa yang akan digunakan
Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat penetrasinya, muncul berbagai istilah "Electronic", mulai dari electronic mail, electronic business, electronic payment sampai dengan electronic government atau yang akhir-akhir ini sangat populer dengan istilah E-Gov. Apa sebenarnya yang akan dicapai dengn E-Gov serta apa saja dampaknya terhadap masyarakat terutama yang belum tersentuh dengan infrastruktur teknologi yang menunjangnya. Mungkin sudah sangat banyak ulasan-ulasan maupun seminar-seminar tentang E-Gov ini, akan tetapi pelaksanaannya sampai saat ini belum ada tanda-tanda dan mau diarahkan kemana. Satu hal yang kerap kali muncul adalah bagaimana dengan kesiapan masyarakat. Pertanyaan ini sangat sering muncul dalam diskusi-diskusi tentang E-government. Namun sebenarnya kita juga patut mempertanyakan siapkah pemerintah Indonesia ataupun siapkah pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak selalu menjadi kambing hitam manakala E-Gov ini tidak bisa berjalan. Payung besar internet saat ini memang dipergunakan di semua lini, baik untuk kepentingan bisnis sampai dengan pemerintahan. Ini ditengarai dengan munculnya hal-hal yang serba online. Sesuatu yang sebelumnya terbatas oleh jarak saat ini nyaris dapat dihilangkan. Mungkin ini yang menjadi dasar sehingga apapun akan ditangani secara online, termasuk masalah-masalah yang menyangkut pemerintahan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hal ini sebenarnya adalah revolusi paling tidak terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat, sehingga apabila tidak diperhitungkan secara matang bukan tidak mungkin justru akan menjadi lebih kacau dalam pelaksanaannya. Kembali ke masalah E-Gov yang sedang banyak dibicarakan dan rame-rame dibuat sistemnya, bila pada pelaksanaanya menggunakan "pilot project" inipun diperlukan manajemen yang tidak gampang. Pertama sistem tersebut harus menjamin akurasi data supaya tidak terjadi ketimpangan antara daerah yang dipakai untuk pilot project dan daerah lain yang tidak dipakai. Secara teori pasti akan terjadi dua metode pendataan yaitu secara online dan manual seperti yang sudah dilakukan. Lalu apa sajakah yang akan ditangani dengan adanya e-gov ini. Apabila yang akan ditangani sebatas pembuatan kartu tanda penduduk secara online misalnya, maka tentu saja biaya operasionalnya akan menjadi lebih besar terlepas dari persoalan efektivitas. Tetapi apabila konsepnya tetap sama bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka masalahnya pun sangat kompleks dan butuh waktu yang panjang sebelum masuk ke pembuatan dan pemakaian sistem. Apabila kita menengok kembali sistem "bottom up" tentu saja kita harus menggali dari keinginan masyarakat. Apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat pada umumnya. Mungkin saat ini masyarakat pada umumnya tidak berpikir tentang teknologi yang akan digunakan. Yang ada hanyalah bagaimana aspirasi didengarkan dan yang lebih penting ditindak lanjuti oleh pemerintah. Adapun caranya bisa melalui e-gov ataupun lainnya. Apabila mengacu pada perkembangan teknologi maka langkah yang diambil pertama kali adalah kesiapan pemerintah sebagai produsen dari sistem yang akan dibangun, sehingga pertanyaan yang semestinya muncul terlebih dahulu adalah sudah siapkah pemerintah dan bukan sudah siapkah masyarakat. Kalaupun pemerintah sudah siap, maka yang harus dilakukan adalah sosialisasi dari sistem tersebut. Tentu saja sosialisasi ini harus menggunakan media-media yang sudah lebih dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat pada umumnya. Hal terpenting yang semestinya dibangun adalah pembelajaran berkomunikasi secara transparan antara masyarakat dengan pemerintah yang diharapkan bisa mencapai sistem pemerintahan yang baik dan mendapat kepercayaan masyarakat dan bukan masalah teknologi apa yang akan digunakan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar